Tahun 1983 nomor 51, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3264 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 42 tahun 2009 lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5069. Tahun 20112014, yang selanjutnya disebut renstra bnpp 20112014 adalah dokumen perencanaan jangka menengah badan nasional pengelola perbatasan untuk periode 5 lima tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 pusat data. Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan presiden republik indonesia menimbang. Kalau maksimum untuk daerah itu 5 lima ha, maka mereka hanya boleh memiliki tanah secara guntai sampai 2 dua ha. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 263, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5597, diubah sebagai berikut. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank presiden republik indonesia, menimbang. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Merger adalah penggabungan dari 2 dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank bank lainnya tanpa melik uidasi terlebih dahulu. Peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan pemerintah kepada dewan kawasan sabang lembaran negara republik indonesia.
Nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan nasional penanggulangan bencana, menimbang. Peraturan pajak peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bonded warehouses indonesia dan perusahaan perseroan persero pt. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas ditetapkan 24 februari 1998 berlaku 24 februari 1998 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Tahun 1983 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 3246 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1983 lembaran negara tahun 1983 nomor 3. Nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 15 pegawai pengawas keselamatan kerja dimaksud undangundang no. Persero lembaran negara tahun 1983 nomor 3, tambahan lembaga negara nomor 3246 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1983 lembaga negara tahun 1983 nomor 37 2 pusat hukum dan humas bpn ri sjdi hukum memutuskan. Jakarta, presiden republik indonesia joko widodo pada tanggal 27 desember 2017 telah menetapkan peraturan pemerintah no. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana. Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 16 tahun 2009 lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 62. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Melalui peraturan pemerintah republik indonesia no.
Pelaksanaan kitab undang undang hukum acara pidana oleh. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata. Namun, sejak tahun 2001, pengalihan aktiva dalam rangka merger ini dikenakan ppn karena tidak termasuk dalam daftar negatif jenis. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 pusat data. Peraturan pemerintah pp tentang pengelolaan barang milik negara daerah. Tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5887. Keputusan presiden nomor 88 tahun 2000 tentang penetapan keadaan darurat sipil di propinsi maluku dan propinsi. Pengaturan merger secara yuridis tertuang dalam uu no. Berdasarkan halhal tersebut, dapat kami tegaskan bahwa dengan dicabutnya pp nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pns dan berlakunya pp nomor 53 tahun 2010. Uu ppn tahun 1983 dan perubahannya tahun 1994, pengalihan aktiva perusahaan sehubungan dengan proses merger tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak bkp dan tidak terutang ppn.
Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perpres nomor 70 tahun 2012 lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 155. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 28, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan. Pp no 45 tahun 1990 perubahan atas pp nomor 10 tahun. Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 16 tahun 2000 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 126. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil ditetapkan 21 april 1983 berlaku 21 april 1983 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1985 tentang perusahaan umum perum angkasa pura lembaran negara tahun 1985 nomor 5. Pembelian dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan pemilikan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan pasal 16 undangundang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing lembaran negara tahun 1967 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 2818 sebagaimana telah. Dua tahun setelah berlakunya peraturan pemerintah ini, pengangkatan dan kepangkatan penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada peraturan pemerintah ini. Presiden republik indonesia, bahwa dalam hal terdapatnya kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Negara tahun 1983 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3260. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk. Undangundang nomor 23 prp tahun 1959 tentang keadaan bahaya lembaran negara tahun 1959 nomor 9 tambahan lembaran negara nomor 1908 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undangundang nomor 52 prp tahun 1960. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 1980 nomor 50, tambahan lembaran.
Tahun 1983 nomor 49 tambahan lembaran negara nomor 3262. Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5049. Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undangundang nomor 16 tahun 2009. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 1984 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan persero pt. Berbeda halnya dengan negaranegara industri maju lainnya, yang menggunakan. Undangundang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 177, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4925. Undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 50, tambahan lembaran negara republik.
Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890. Tahun 1983 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 3246 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1983 lembaran negara tahun 1983 nomor 37. Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 10 tahun 1998. Peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000 tentang pelaksanaan undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 18 tahun 2000 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 259, tambahan lembaran. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Undangundang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan lembaran negara. Indonesia tahun 1962 nomor 48 tent ang hygiene untuk usahausaha bagi umum. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran.
Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, memutuskan. Pengecualian tersebut berlaku juga bagi isteri dan atau anakanak yang masih menjadi tanggungannya. Nomor 75 tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang a. Kuhp adalah singkatan kitab undangundang hukum acara pidana sebagaimana tercam dal. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 pusat data.
613 94 1388 1304 1264 417 959 84 661 1450 40 1568 836 1356 464 574 282 1485 184 1373 254 909 8 323 1267 175 1087